MENHUB RESMIKAN TERMINAL PONOROGO DAN KUKUHKAN 2.705 PETUGAS TERMINAL TIPE A DAN UPPKB SELURUH INDONESIA

PONOROGO - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Terminal Penumpang Tipe A Seloaji, Ponorogo, Jawa Timur (3/2). Dalam sambutannya, Budi mengatakan, "Kementerian Perhubungan telah mendukung pembangunan Terminal Seloaji sebagai terminal angkutan jalan di Indonesia yang cukup memadai untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya, dalam kebutuhan bermobilitas." Menurutnya, dukungan Kemenhub pada pembangunan Terminal Seloaji merupakan salah satu perwujudan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi jalan.

Terminal tersebut menerapkan konsep eco green building dengan harapan dapat meminimalisir ketergantungan pada energi listrik. "Melalui ruang terbuka hijau pada area taman terminal dan pencahayaan ruangan, diharapkan terminal tetap terang tanpa terlalu bergantung pada energi listrik," kata Budi.

Terkait fasilitas terminal, Budi mengatakan, "Saya berharap pengelola Terminal Seloaji selalu memperhatikan kondisi fasilitas utama dan penunjang terminal, terutama kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas terminal secara baik." Semuanya itu bertujuan agar tercipta pelayanan terminal angkutan jalan yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan berkeselamatan.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak terkait. "Koordinasi dan kerja sama antara regulator dan operator dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di terminal harus terus terjalin dengan baik," kata Budi. Hal tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat kepada moda transportasi umum terus meningkat. "Sehingga penggunaan kendaraan pribadi dan kepadatan jalan diharapkan dapat berkurang,"lanjutnya.

Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Seloaji Ponorogo dilaksanakan pada kurun waktu 2013-2016 dengan total investasi sebesar ± Rp. 46 miliar, bersumber dari APBN, APBD Tk. I, dan APBD Tk. II. Terminal Seloaji, Ponorogo dibangun di atas lahan seluas 46.960 m2 dg luas bangunan 5.944 m2.

Untuk meningkatkan pelayanan dan budaya antri di Terminal Seloaji, Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 akan melanjutkan penyempurnaan fisik terminal dengan melakukan kegiatan penambahan beberapa fasilitas (signage, papan informasi, jalur difabel, kursi roda, CCTV, Sistem informasi berbasis IT, pagar sterilisasi, ruang kesehatan, dll)

PENGUKUHAN 2.705 PETUGAS TERMINAL TIPE A DAN UPPKB SELURUH INDONESIA

Selain peresmian terminal, kegiatan tersebut juga dibarengi dengan acara Penerimaan dan Pengukuhan Personil Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seluruh Indonesia Sebagai Pegawai Kementerian Perhubungan.

Terkait hal tersebut, Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, dalam laporannya mengatakan, "Sampai saat ini SK untuk Personil Terminal Tipe A dan UPPKB yang sudah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejumlah 2.705 orang dari total 3.072 orang PNS yang beralih status." Pudji menjelaskan terhadap yang belum selesai pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan BKN agar semua proses bisa berjalan lancar. "Diharapkan di awal bulan Februari 2017 semua SK sudah selesai guna menuntaskan proses serah terima P3D (Personil, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen)," katanya.

Untuk mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan UPPKB seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran pada Tahun 2017 ini sebesar 1 Triliun yg terdiri dari 723 M untuk belanja pegawai, 73 M untuk operasional UPPKB seluruh Indonesia dan 212 M untuk operasional Terminal Tipe A seluruh Indonesia.

Pudji juga berharap kepada seluruh personil Terminal Tipe A dan UPPKB yang beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan pengelolaan Terminal dan UPPKB dan dapat mengendalikan diri untuk bekerja dalam koridor yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Jaga keamanan asset Terminal dan UPPKB di seluruh Indonesia sesuai wilayah masing-masing dan “STOP PUNGLI” dalam segala aspek pelayanan kepada masyarakat," kata Pudji.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan video conference antara Kepala Badan Kepegawaian Nasional dan Menteri Perhubungan dengan beberapa Koordinator Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia.

Budi berharap agar seluruh personil Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia dapat selalu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia. "Bekerjalah secara profesional, berintegritas, disiplin dan bersih dalam melaksanakan tugas, serta HINDARI PUNGLI!," tegasnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan awal tahun 2017. Sebanyak 141 UPPKB dan 143 Terminal Tipe A diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, mengatakan pihaknya menyambut gembira proses pengalihan pegawai daerah menjadi pegawai Kementerian Perhubungan. "Kami menyambut gembira dan mengapresiasi proses ini, yang telah berlangsung sejak 2015," katanya.

Sumber : http://hubdat.dephub.go.id

 

 

BALIK GRATIS 2016

Bagi anda yang nantinya akan melakukan balik ke tempat pekerjaan setelah lebaran tidak ada salahnya mengikuti program yang di adakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur yaitu "Balik Gratis 2016" tujuan Kediri - Surabaya, yang rencana dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2016. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur mengadakan program tersebut dengan harapan untuk mengurangi angka kecelakaan pengguna sepeda motor di jalan raya dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya, sekaligus meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalan raya selama periode angkutan lebaran 2016/1437 Hijriah.

Agar jumlah kecelakaan lalu lintas pada saat balik dapat di minimalisir tidak ada ruginya mengikuti program "Balik Gratis 2016" dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, lalu bagai mana cara agar bisa mengikuti program Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur ini? Caranya bisa melakukan pendaftaran di Terminal Tamanan Kediri Jl. Semeru No. 55 Kota Kediri dengan hanya membawa fotocopy KTP.

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 132 TAHUN 2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

Terminal Tipe A di Daerah Akan Diambil Alih Pusat

Kementerian Perhubungan secara bertahap akan mengambil alih pengelolaan terminal angkutan darat (bus) tipe A di daerah.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, akan mengajak semua pemangku kepentingan untuk menjamin keselamatan para pengguna bus terutama saat musim mudik Lebaran. ”Saya akan duduk bersama dengan Organda, para pemangku kepentingan, bupatiwalikota terkait, Gaikindo, korlantas, membicarakan angkutan bus agar bisa dinikmati masyarakat,” ujar Jonan di Kementerian Perhubungan,” di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jonan menyayangkan banyaknya warga yang beralih menggunakan mobil pribadi saat mudik maupun pada harihari biasa. Dia juga mengingatkan bahwa risiko kecelakaan menggunakan kendaraan pribadi lebih besar dibanding menggunakan angkutan umum. ”Angkutan jalan turun sekitar 10%, bukan satu keprihatinan tapi satu fakta angkutan bis mulai menurun,” kata Jonan.

Meski pertumbuhan perekonomian ekonomi stagnan, Jonan juga optimistis masyarakat masih mampu menggunakan angkutan umum. Daya beli tersebut, mengacu pada pertumbuhan masyarakat yang menggunakan pesawat saat musim liburan Lebaran kemarin.

”Fenomena pesawat domestik 8%, ekonomi menurun tapi daya beli luar biasa,” ungkap Jonan. Jonan menambahkan, ke depannya angkutan transportasi darat akan didominasi oleh Perum Damri. Untuk itu, diperlukan regulasi khusus agar semua transportasi darat masih bisa beroperasi tanpa mengorbankan yang lain. ”Saya sarankan angkutan darat, Damri mewakili. Ini agar ada persaingan antarmoda di kemudian hari untuk pelayanan masyarakat,” kata Jonan.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan, pengelolaan terminal Tipe A akan dilakukan secara bertahap, hingga 2017. Menurut dia, saat ini ada ratusan terminal tipe A di Indonesia yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

”Tapi secara bertahap akan kita urus, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah. Pada 2017, kami targetkan semua terminal Tipe A akan berada di bawah pengelolaan Kemenhub,” ujar dia. Nantinya, dengan pengelolaan di bawah Kemenhub, anggaran pun akan disiapkan memanfaatkan anggaran APBN.

Sumber : http://www.koran-sindo.com

Jelang MEA 2016, Kemenhub Minta Operator Transportasi Tingkatkan Profesionalitas Manajerial

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta para operator transportasi di tanah air agar meningkatkan profesionalitas manajerial untuk menyongsong diberlakukannya pasar tunggal ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai awal tahun 2016 mendatang.

 

“Kami minta operator transportasi di Indonesia supaya ada peningkatan profesionalitas aspek manajerial, sehingga pada saat MEA nanti bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam keterangan pers rangka Pertemuan Kelompok Kerja Fasilitasi Angkutan ASEAN atau ASEANTransport Facilitation Working Group (TFWG) di Yogyakarta, Kamis (27/8).

Menurut Sugihardjo, dengan manajerial pelayanan yang baik, maka transportasi domestik akan lebih menarik, sehingga diminati oleh masyarakat Indonesia ketika melakukan perjalanan ataupun melakukan distribusi barang. “Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan hanya karena manajerial yang tidak profesional, masyarakat Indonesia justru memilih moda transportasi negara lain, karena pelayanannya lebih bagus,” pesan Sugihardjo.

Dalam kawasan ASEAN, kata Sugihardjo, dari jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara terbesar, sehingga merupakan pasar yang sangat potensial bagi para operator transportasi. Karena itu, para operator transportasi harus benar-benar bisa mengambil peran yang lebih pesar.”Kita harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai pasar yang besar ini dikuasai oleh operator transportasi dari negara lain,” harap Sugihardjo.

Meskipun dalam pelaksanaan MEA nanti terjadi liberalisasi di sektor transportasi, sehingga operator transportasi bisa beroperasi di setiap negara anggota ASEAN, Pemerintah Indonesia tetap mengedepankan kepentingan nasional, yaitu dengan diberlakukannya asas cabotage di moda transportasi laut dan udara. “Pemerintah tetap mengedepankan semangat kepentingan nasional. Karena itu, dunia usaha harus memperhatikan kualitas pelayanan,” tegas Sugiharjo.

Tumbuhkan Perekonomian

Kerjasama transportasi memegang peran kunci yang mampu mendorong pertumbuhan perdagangan dan meningkatkan konektivitas kawasan serta mewujudkan visi pasar tunggal dan basis produksi seperti yang direncanakan dalam cetak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).Forum kerjasama bidang transportasi negara-negara anggota ASEAN dilakukan untuk mengembangkan jaringan transportasi yang efisien, terpadu dan meningkatkan jasa transportasi dan logistik yang lebih terintegrasi di kawasan ASEAN.

"Dalam konteks pengembangan kawasan ASEAN, kerjasama transportasi diharapkan terjadi konektivitas transportasi kawasan, untuk mendorong pertumbuhan perdagangan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian kawasan," ujar Sugihardjo .

Sugihardjo mengatakan, forum transport ASEAN sangat penting untuk menyongsong diberlakukannya MEA awal tahun 2016. "Ini merupakan keinginan para kepala negara-negara ASEAN untuk mewujudkan konektivitas transportasi demi mendukung terselenggaranya perdagangan di kawasan ASEAN. Perdagangan tak bisa terselenggara tanpa dukungan sektor transportasi," ujar Sugihardjo.

Menurut Sugihardjo yang memimpin sidang ASEAN TFWG ke-30 tersebut, dalam konektivitas transportasi, ASEAN belajar dari Uni Eropa. "ASEAN harus belajar kepada Uni Eropa dimana lalu lintas orang dan barang dari satu negara ke negara lain sudah tertata secara sistematis. Sistem konektivitas transportasi ASEAN harus menuju ke sana (Uni Eropa)," papar Sugihardjo

 Sumber : http://hubdat.dephub.go.id